FORUM PTSP NASIONAL

BPTP2M ROKAN HULU TAWARKAN PELUANG INVESTASI KEPADA PEMUDA AUSTRALIA

2012-02-09T15:06:00.004+07:00

Baru sehari ditingkatkan menjadi Badan, BPTP2M Kabupaten Rokan Hulu mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh beberapa pemudi Australia yang tergabung dalam AIYEP (AUSTRALIAN-INDONESIA YOUTH EXCHANGE PROGRAM).

Dalam kunjungan ini kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal Drs. Fajar Shidqy menjelaskan mengenai Proses Pelayanan, sarana dan prasarana, brosur investasi, menjelaskan tentang potensi perkembangan perkebunan dan peluang pembukaan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Serta mempresentasikan Website Resmi BPTPM (http://kptp.rokanhulu.go.id/), Facebook Group BPTP2M (BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPTPPM) ROKAN HULU) dan facebook Personal BPTP2M (Bptppm Rokan Hulu).

AIYEP adalah program tahunan yang memajukan hubungan antar-warga antara penduduk Australia dan Indonesia dan dikelola oleh Lembaga Australia-Indonesia dan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI. Program pertukaran pemudi para mahasiswa dari dua negara ini melakukan pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, pariwisata, dan lingkungan. Mereka masuk melalui kelompok masyarakat terkecil, yakni keluarga. Dan pada Tahun 2011 ini para pemuda AIYEP (AUSTRALIAN-INDONESIA YOUTH EXCHANGE PROGRAM) diberi kesempatan untuk tinggal di Kota Pekanbaru dan Rokan Hulu, Provinsi Riau selama satu bulan.

Selama berada di Kabupaten Rokan Hulu, para peserta akan diundang untuk tinggal bersama dengan beberapa keluarga di desa Rambah Hilir Tengah dan saling bekerja bersama mereka untuk mengembangkan dan menerapkan proyek pembangunan masyarakat. Para peserta ini berencana untuk menggelar pertunjukan budaya, memberikan pembelajaran bahasa Inggris, serta menyelenggarakan kegiatan olahraga dengan para pelajar sekolah setempat.

Tiga pemudi yang berkunjung ke BPTP2M adalah Miss Jennifer Northey from Melbourne, Australia, Miss Sarah Schmith From Adelaide, South Australia , and Miss Maulidia Hady Sa’adillah from North Sumatra.

The impression, and his message Miss Jennifer Northey from Melbourne, A

ustralia on this visit said that the: Thank you for allowing us to visit your office. the office is excellent and looks very profesional. thank you for your friendly hospitality. from your explanation, your transparent policy is great in my opinion, as well as your prosedure for receiving feedback from the community. (Terima kasih telah mengijinkan kami kunjungi kantor anda. kantor ini sangat bagus dan terlihat sangat profesional. terima kasih untuk keramahan tamahan anda. penjelasan dari anda,kebijakan yang transparan anda sangat baik menurut pendapat saya, serta prosedur anda untuk menerima kritikan dari masyarakat)

Then Miss Sarah Schmith from Adelaide, South Australia said : The facilities here are Excellent. it was very enjoyable to visit and learn about the fantastic work this office has under then the goverment goals are great and very control to what the community need. thanks you to following us to visit !!! Semoga sukses untuk masa depan!! Salam...(Fasilitas di sini sangat baik. itu sangat menyenangkan untuk mengunjungi dan belajar tentang pekerjaan fantastis kantor ini untuk mecapai tujuan pemerintah yang luar biasa dan sangat mengontrol apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. terima kasih telah memberikan izin kami untuk mengunjungi!!)

And Miss Maulidia Hady Sa’adillah from North Sumatra say: Terimakasih telah mengundang kami untuk melihat Badan Pelayanan Terpadu Perizinan, Sistem layanan yang transparan, dan sangat efisien juga cepat sangat bagus untuk dapat di jadikan contoh dengan propinsi lainnya

Selanjutnya sebagai bentuk keramah tamahan Melayu Dan Bangsa Indonesia maka kepala Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal , Drs. Fajar Shidqy memberikan bingkisan kenang kenangan berupa 3 Pin “JELITA” seri satu, dua dan tiga yang di terima dengan sangat antusias dan langsung di pakai oleh yang bersangkutan.

KPTP ROKAN HULU DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI BADAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL (BPTP2M) ROKAN HULU

2012-02-09T10:37:00.004+07:00

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu No 04 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang didalamnya telah di tetapkan Perubahan Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan nenjadi Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor Kptp.821.22/BKD-MT/13/2012 tanggal 09 Januari 2012 yang mengangkat dan melantik Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTP2M).

Oleh karena itu, tanggal 10 Januari 2012 Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad melantik Kepala BPTP2M besama 30 orang pejabat eselon II lainnya, 150 orang pejabat eselon III, 15 orang Camat, dan 402 orang pejabat eselon IV. Dan delapan diantaranya adalah pejabat yang akan bertugas di BPTP2M. Diantaranya Kepala BPTP2M adalah Drs. FAJAR SHIDQY, Kepala Bagian Tata Usaha BPTP2M Bapak ERFAN DEDY SANJAYA, S.STPM Msi, Kepala Bidang Perekonomian IBU DESMA DIANA, S.Sos, Kepala Bidang Non Perekonomian IBU EFNIDAWATI, SE, Kepala Bidang Penanaman Modal Bapak ANANG PERDHANA PUTRA, S.STP, Kapala Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian IBU THEERE NIRMA HARTATI INDRA, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan IBU RISDA FITRI, SE, dan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Penanaman Modal IBU YUSLINAR, S.Sos.

Bupati Rohul Drs H Achmad MSi dalam sambutan pengarahannya, mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Setiap pejabat harus bekerja penuh semangat dan memiliki loyalitas yang tinggi. Jabatan yang diberikan diharapkan dapat diukir dengan tinta emas untuk karir masing-masing, sehingga bisa berkembang sesuai aturan. Bekerjalah dengan ikhlas sesuai dengan jabatan masing-masing, cintailah pekerjaan dan berdoalah kepada Allah SWT, semoga dapat melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. memberikan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Selesaikan masalah dengan baik dan jangan sampai timbul lagi masalah yang baru

Dengan telah dilantiknya Pejabat Badan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal (BPTP2M) ini maka Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan secara resmi telah digantikan oeh BPTP2M. Dengan demikian pelayanan investasi penanaman modal pengembangan dan Promosi yang selama ini hanya menjadi kewenangan di BPTP2M sekarang telah menjadi tugas pokok dan fungsi di BPTP2M.

Hadir dalam acara pelantikan pejabat tersebut, Bupati Rohul Drs H Achmad MSi, Wakil Bupati Ir H Hafith Syukri MM, Sekda Ir H Damri, Dandim Kpr, Wakapolres Pasir Pengarayan, Kajari Abdul Wahab, Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan, Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengarayan, dan undangan lainnya.

ROKAN HULU RAIH PERINGKAT I RIAU INVESTMENT AWARD (RIA) TAHUN 2011

2012-02-08T10:38:00.004+07:00

Penghargaan Riau Investmen Award (RIA) adalah penghargaan yang diberikan pada kabupaten/kota yang dinilai berhasil menarik minat investasi dan mampu menciptakan investasi kondusif. Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, melalui Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD). Riau Invesment Award ini bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam hal pelayanan perizinan investasi. Tahun ini kembali kabupaten Rokan Hulu menunjukkan prestasinya, terutama di bidang pelayanan publik , dimana Kabupaten Rokan Hulu memperoleh penghargaan Riau Investment Award peringkat pertama dengan nilai 86,32, peringkat kedua di peroleh Indragiri Hilir (nilai 85,69) dan peringkat ketiga Kepulauan Meranti (nilai 83,82). Setelah sebelumnya Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kabupaten Rokan Hulu juga berhasil meraih Juara I nasional PTSP-PM Tingkat Kabupaten se Indonesia yang di selenggarakan oleh BKPM RI di Jakarta.
Tropi penghargaan untuk kategori kabupaten Terbaik, tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Riau, H. Mambang Mit, Kepada kepada Bupati Rokan Hulu Drs. Achmad M.Si di Ballroom hotel Pangeran pekanbaru pada jumat/23 Desember 2011.

Khusus untuk Kabupaten Kepulauan meranti selain memperoleh penghargaan Riau Investmen Award, juga mendapatkan pernghargaan Special Achievement Award. Karena kabupaten tersebut dinilai mampu memberikan rasa aman bagi investor dalam menanamkan investasi. Untuk Kategori Pengusaha lokal peraih Riau Investament Award 2011 diberikan Kepada H Basrizal Koto sedang untuk Kategori Pengusaha Non Lokal di berikan Kepada PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Pada prinsipnya Riau Invesment Award yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2006 ini dimaksudkan untuk memberikan rangsangan bagi pemerintah kabupaten/kota yang sudah menyiapkan komponen-komponen yang maju. Tim ini terdiri dari berbagai unsur yakni dari Kadin/ APINDO (unsur dunia usaha), pemerintah (biro Hukum dan Infokom propinsi), kademisi, BPMPP dan kepolisian. Ada beberapa kriteria yang menjadi fokus penilaian, meliputi kelembagaan, keamanan penegakan dan kepastian hukum, perangkat peraturan daerah, komitmen dan kebijakan Pemda, infrastruktur daerah, sistem informasi, kegiatan promosi dan investasi dan nilai investasi

H. Mambang Mit dalam kesempatan ini berharap penghargaan yang diberikan tersebut diharapkan bisa memicu semua pihak untuk bekerja lebih keras lagi dalam menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah (Kabupaten) masing-masing.

Selanjutnya (KANTOR PELAYANAN TERPADU PERIZINAN) KPTP ROKAN HULU MENGUCAPKAN TERIMA KASIH , Sehubungan dengan telah diterimanya INVESTMENT AWARD 2011 - BKPM RI (PERINGKAT 1) “PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PENANAMAN MODAL KATEGORI KABUPATEN TAHUN 2011” dan “PERINGKAT I RIAU INVESTMENT AWARD (RIA) Tahun 2011”

Kepala KPTP Rokan Hulu “Drs. FAJAR SHIDQY” atas nama pribadi dan mewakili keluarga besar KPTP Rokan Hulu menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Rokan Hulu dan jajaranya yang telah menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam memajukan pelayanan publik di Rokan Hulu.

Ucapan Terimakasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan Share Ilmu & Informasi kepada KPTP Rokan Hulu, seperti : Dirjen Bangda Kemendagri, Dirjen PUM Kemendagri, Badan Diklat Kemendagri), Kemenpan, BKPM RI, Gubernur Riau, BPMD Prov. Riau, BP2T Prov. Riau, BPT Pekanbaru, KPT Jembrana Prov. Bali, KPT Cimahi Prov. Jabar, Lembaga Bi-Pro Management, Asia Foundation, Sucofindo, LSM PILAR NUSANTARA, Graviz Studio (Tim Design) dan SIGMA S & T (Tim IT), Yagiza Nurseri (Tim Tanaman) Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Karna berkat segala Share Ilmu & Informasi tersebut KPTP Rokan Hulu akan bisa menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Tak lupa pula diucapkan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras seluruh Tim JELITA selama lebih kurang tiga tahun terakhir yang saling bahu membahu untuk mewujudkan KPTP Rokan Hulu menjadi lebih baik. Dan tentunya penghargaan ini diperoleh atas izin Allah Swt.

Dan semoga tentunya kita tidak cepat berpuas diri karna tujuan akhir adalah mewujudkan pelayanan prima demi kesejahteraan masyarakat. (KPTP_kab.RokanHulu)

BPMPT Raih Penghargaan Pemprov. KALBAR

2012-01-30T15:11:00.000+07:00

Pontianak – Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) Kabupaten Kubu Raya dengan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus menorehkan prestasi dengan predikat Unit Pelayanan Publik Berprestasi Terbaik Tahun 2011 di tingkat Provinsi Kalbar. “Sebelumnya PTSP kita juga menjadi salah satu PTSP terbaik di tingkat nasional dan setara dengan PTSP di Sragen. Pada peringatan HUT Kalbar tadi pagi (kemarin 30/01/2012,Red), tidak disangka kita kembali mendapat prestasi dengan predikat terbaik se-Kalbar”, kata Plt Kepala BPMPT Kabupaten Kubu Raya Maria Agustina di Sungai Raya, Senin (30/1).
Ia mengatakan penghargaan tersebut diterimanya langsung dari Gubernur Kalbar Cornelis pada Upacara Peringatan HUT Kalbar ke-55 yang dilaksanakan di halaman Kantor Gubernur Kalbar, kemarin. Diraihnya penghargaan tersebut tentu menambah daftar prestasi yang sudah diraih sebelumnya. Apalagi BPMPT selama ini selalu menjadi PTSP percontohan, tidak hanya skala regional, tetapi juga nasional. Itu terbukti dengan banyaknya kabupaten / kota lain yang ada di Kalbar dan daerah luar Kalbar yang bertandang ke BPMPT Kubu Raya untuk melakukan studi banding. “Dengan adanya prestasi ini, tentu kita tidak akan puas sampai disini. Karena kita akan terus membenahi pelayanan terpadu satu pintu, untuk mempercepat proses administrasi dan perijinan bagi masyarakat Kubu Raya,” tuturnya. (den_blao)

PERATURAN DEKONSENTRASI 2012

2012-01-01T08:13:00.002+07:00

Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012, maka peraturan sebelumnya (Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011) menjadi sudah tidak berlaku. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

HUT Kedua BPMPT, Tingkatkan Pelayanan

2011-12-28T15:16:00.002+07:00

Kubu Raya, Bupati Kubu Raya, H. Muda Mahendrawan SH, mengatakan bahwa kinerja pelayanan publik, menjadi titik central dan strategis serta menjadi fokus utama dari rangkaian penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparatur birokrasi.
Dengan konsep pemikiran tersebut, Visi ‘Kubu Raya terdepan dan berkualitas atau berlari lebih kencang, berproses lebih cepat bukan sekedar slogan atau statement belaka. Tetapi ditempatkan sebagai suatu kebutuhan sekaligus kewajiban Pemkab KKR yang harus dicapai.
Selanjutnya, bagian terpenting dari reformasi birokrasi adalah reformasi mindset. Faktor menghambat reformasi Birokrasi. Selain mindset aparat, juga karena sistem dan politik belum merge atau intens dengan maksud good governance.
Penuturan yang disampaikan Muda pada syukuran 2 tahun (28 Desember) pembentukan BPMPT sebagai perangkat daerah, penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam waktu relatif singkat, telah menunjukkan kinerja yang patut diacungi jempol.
Bahkan beberapa daerah lain, baik dari dalam dan luar Kalbar mengunjungi BPMPT, seperti : Tanggerang Selatan, Provinsi Banten dan Rokan Hilir, Provinsi Riau. Dari Kalbar yang berkunjung kesana, Kabupaten Landak, Sekadau, Bengkayang Sambas.
Kunjungan tersebut dengan maksud studi banding, atau mempelajari apa dan bagaimana pelayanan perizinan dengan pola PTSP di KKR. Tim pusat dari Kementrian PAN - RB, BKPM-RI, dan Kemendagri bahkan datang untuk memantau langsung pelayanan di BPMPT KKR.
Hingga saat ini, BMPT KKR menyelenggarakan 77 jenis perizinan/non perizinan. Tujuh perizinan, diantaranya perizinan penanaman modal. Berdasarkan Self assesment yang mengacu pada Perka BKPM Nomor 11 tahun 2009, BPMPT KKR menduduki kualifikasi bintang 3 di Forum PTSP Nasional (hanya 1 tingkat dibawah Kabupaen Seragen).
Sebagai bentuk apresiasi Pemerintah melalui BKPM-RI menghibahkan 3 unit lengkap perangkat komputer untuk prasarana SPIPISE yang merupakan perangkat sistem elektronik, yang menggunakan perangkat lunak berbasis situs (website).
BPMPT KKR yang diberi hak akses SPIPISE oleh BKPM-RI, sudah melaksankan perizinan penanaman modal menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan BKPM-RI. (oen) Sumber Berita : Equator (28/12/2011)

CURHAT PTSP: TIDAK MUDAH MEMBENTUK DAN MENJALANKAN PTSP

2011-12-19T12:43:00.002+07:00

Kubu Raya - Didalam penjelasan umum Undang-undang No.25 tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu(PTSP).Ini tantangan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga pengurusan perizinan yang terpencar menjadi terpusat pada satu lembaga.

Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal adalah Keputusan Presiden No.27 tahun 2009 yang dalam pasal 1 menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat.

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM)/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) atau PPTSP dibidang Penanaman Modal. Untuk Kabupaten dan Kota kelembagaan dapat berbentuk Kantor (eselon III) atau Badan (eselon II), untuk di Provinsi yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Gubernur sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat.
Bahkan pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Pada prinsipnya SE bersama ini meminta kepada Gubernur dan Bupati segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM dan kewenangan pemerintah kabupaten kepada PTSP

Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP masih belum berfungsi secara maksimal.

Dari data terakhir (sumber data : Dirjen Bangda Kementerian Dalam Negeri- Desember 2010) bahwa provinsi yg sudah terbentuk PTSP sebanyak 15 dari 33 provinsi atau sebesar 45,45%, kabupaten yang sudah membentuk PTSP sebanyak 292 dari 399 kabupaten atau sebesar 73,18%, kota yang sudah membentuk PTSP sebanyak 87 dari 98 kota atau sebesar 88,78%. Masih ada 29 % dari provinsi, kabupaten dan kota yang membentuk PTSP. ini menunjukan bahwa membentuk PTSP di daerah sangatlah tidak mudah. Untuk menyatukan persepsi sangatlah dibutuhkan komitmen dan konsisten yang kuat serta berkelanjutan dari seluruh stakeholder (Bupati, DPRD, Kepala SKPD yang melimpahkan perijinan,Kepala SKPD terkait/Kecamatan, Kelurahan/Kades, PPTSP/PDPPM/PDKPM dan masyarakat/ pelaku usaha/pemohon). Masih ada provinsi, kabupaten/kota yang sudah membentuk PTSP tetapi dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini banyak disebabkan oleh sulitnya menyatukan persepsi dan kurangnya bahkan tidak adanya konsistensi dalam komitmen serta tidak kontinue. Bagi provinsi, kabupaten/kota yang sudah membentuk PTSP pun tidak menjamin bahwa PTSP nya sudah berjalan sesuai aturan dan yang diharapkan, masih adanya nya PTSP yang hanya sebuah nama lembaga atau SOPD. Proses pelayanan perijinan atau nonperijinan tetap sulit, berbelit-belit, tidak ada kepastian (biaya dan hukum) karena banyaknya kepentingan stakeholder sendiri/ego sektoral bahkan prilaku masyarakat/pelaku usaha/pemohon juga sangat mempengaruhi berjalannya PTSP yang diharapkan.

Masih banyak pelaku usaha walaupun sudah mengetahui bahwa daerah nya sudah ada PTSP, tapi tetap saja dalam proses pengurusannya langsung ke Dinas teknis terkait, karena dianggap bahwa Dinas teknis masih menentukan boleh atau tidak nya ijin diberikan dengan mengeluarkan rekomendasi teknis (SE Mendagri No.500/1191/2009), padahal mekanisme nya tidak seperti itu. Rekomendasi teknis dibuat oleh TIM Teknis (PPTSP dan SKPD Teknis) yang terlebih dahulu di ketahui/ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis dan kepala PPTSP dapat mengeluarkan dan mengembalikan perijinan dan nonperijinan dengan dasar rekomendasi teknis tersebut. Ini yang masih belum dipahami oleh pelaku usaha/masyarakat.

Upaya dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh BKPM dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat terbentukanya PTSP dan membina PTSP yang telah terbentuk yaitu dengan pembekalan kepada kepala daerah dan DPRD, advokasi kepada SKPD, Bintek dan koordinasi, dan melakukan rating dalam pelaksanaan PTSP sangat di dukung. Tapi diusulkan bahwa advokasi dilakukan kepada SKPD teknis terkait juga melakukan sinergitas dengan Kementerian yang terkait baik dalam advokasi maupun pengeluaran produk-produk hukum/kebijakan sehingga tidak terjadi ego sektoral dengan peraturan masing-masing. Bintek dan koordinasi tidak hanya untuk pegawai PTSP tapi juga bagi sektoral/SKPD teknis terkait, sehingga pemahaman /satu nya persepsi atas pentingnya PTSP dalam perijinan dan nonperijinan di dunia usaha dapat cepat terwujud.

Pembiayaan dan sarana/prasarana juga sangat mendukung untuk terlaksananya PPTSP. Kiranya ini juga menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan bagi pengambil keputusan untuk membentuk PTSP dan menjalankan PTSP yang baik.

“HARGAI SEBUAH PROSES...KARENA UNTUK REFORMASI BIROKRASI SANGATLAH TIDAK MUDAH”

Penulis : Maria Agustina (Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kubu Raya)

KEPALA KPTP KAB. ROKAN HULU JADI NARA SUMBER KEGIATAN KONSOLIDASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN) KAB/ KOTA TAHUN 2011

2011-12-06T12:36:00.004+07:00

Berdasarkan surat dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 003/A.5/2011 Tentang Permintaan Menjadi Nara Sumber pada Kegiatan Konsolidasi Perencanaan dan Pelakasanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) Kabupaten/ Kota Tahun 2011 yang dilakasanakan di Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC), Bali. Kabupaten Rokan Hulu mendapat kehormatan Melalui Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan , Drs. Fajar Shidqy berkesempatan untuk mempromosikan kembali Kabupaten Rokan Hulu di hadapan Aparatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal dan Aparatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal dari 498 Kabupaten/Kota di 33 propinsi yang ada di indonesia.

Kegiatan ini merupakan forum pertemuan antar instansi penanaman modal kabupaten/ kota di seluruh indonesia yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terkait dengan penanaman modal, baik dari aspek kebijakan dan perencanaa, promosi perizinan maupun realisasi penanaman modal di masing – masing daerah dan untuk dapat di upayakan alternatif pemecahannya.

Acara ini di buka oleh kepala BKPM. Dan berlangsung selama tiga hari, 30-02 Desember 2011. Pemaparan yang di berikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Rokan Hulu berkenaan tentang “Peran Dan Dukungan Bupati Rokan Hulu Dalam Mendorong Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal Di Kabupaten Rokan Hulu” di laksanakan pada Sesi/ Pleno II hari Kamis 1 Desember 2011 dengan moderator Fessy Alwi, Anchor News Suara Anda Metro TV Indonesia. Pada kesempatan tersebut sang moderator, Fessy Alwi juga dihadiahi “PIN JELITA” (by. GRAVIS DESIGN, Pekanbaru) yang langsung dikenakan oleh yang bersangkutan.

Selain kepala KPTP Kabupaten Rokan Hulu juga yang berkesempatan memberikan pemaparan adalah kepala SIMTAP kota Pare-pare yang menjadi juara I Kota Tingkat Nasional pada BKPM Award di jakarta, Oktober yang lalu. Dan nara sumber lain yaitu, Deputi Bid. Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, Deputi Bid. Perencanaan Penanaman Modal BKPM, Deputi Bid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM, Deputi Pelayanan Publik dan Kemenpan, Dirjen Bina Pembangunan Daerah dan Pusdatin (BKPM). Dalam kegiatan ini juga dibahas mengenai , Pengembangan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) di Bidang Insfratruktur, Pengembangan PTSP di Kabupaten /Kota, Strategi Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Daerah, Harmonisasi Kelembagaan PTSP di Bidang Penanaman Modal, Dukungan SPIPISE Terhadap Optimalisasi Penyelenggaraan PTSP Kab/Kota di Bidang Penanaman Modal dan pada Sesi akhir di adakan tanya jawab khusus dengan Nara Sumber sebelum dilakukan penutupan.(Humairaa)

DUA PEJABAT PEMDA ROKAN HULU IKUTI INVESTMENT COORDINATING BOARD AND REGIONAL INVESMENT BOARD DELEGATION TO ODESSA REPUBLIC OF UKRAINE

2011-11-30T19:48:00.007+07:00

Berdasarkan Surat Keputusan kepala BKPM nomor 59 tahun 2011 tentang penetapan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal kabupaten dan kota terbaik tahun 2011 yang menyatakan bahawa Kantor pelayanan terpadu perizinan kabupaten rokan hulu di tetapkan sebagai pemenang peringkat I nasional dari 265 kabupaten se Indonesia, atas penghargaan Invesment Award 2011 Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang pelayanan penanaman modal tahun 2011, yang diberikan Presiden RI melalui Menteri koordinator Perekonomian, Ir M Hatta Rajasa, 12 Oktober 2011 lalu.

Untuk itu Kabupaten Rokan Hulu berhak untuk mengikuti Kegiatan kunjungan ke perusahaan Delta Wilmar Odessa, di Ukraina. Dan berdasarkan surat dari kepala BKPM RI Nomor 218/A.9/2011 tentang penugasan pejabat dalam rangka pertemuan dan kunjungan ke perusahaan di luar negeri di tindak lanjuti dengan surat dari Bupati Rokan Hulu nomor 503/KPTP/256/2011 Yang menugaskan 2 (dua ) orang pejabat Kantor Pelayanan terpadu Perizinan Kabupaten rokan Hulu yaitu Kepala Kantor Drs. Fajar shidqy dan Kasubbag Tata Usaha KPTP Anang Perdana Putra SSTP untuk Berangkat dan melaksanakan tugas Negara tersebut.

“BKPM delegation mission would like to know about the production process of the company, marketing strategy, corporate policy, how company be developed, obstacles in doing business in Ukraine, Indonesia and other countries that may enable BKPM to understand and facilitate the investors better, create better business climate and develop close contact with the investors.”( Misi delegasi BKPM ingin tahu tentang proses produksi perusahaan, strategi pemasaran, kebijakan perusahaan, bagaimana Perusahaan dikembangkan, kendala dalam melakukan bisnis di Ukraina, Indonesia dan
negara lain yang dapat memungkinkan BKPM untuk memahami dan memfasilitasi investor yang lebih baik, menciptakan iklim bisnis yang lebih baik dan mengembangkan hubungan yang dekat dengan investor.)”

Rombongan berangkat meninggalkan Tanah Air menggunakan Turkish Airline pada tanggal 02 november 2011 pukul 19.30, Dan mendarat di Odessa Central pada tanggal 03 november 2011 pukul 10.10 waktu setempat, perjalanan di lakukan selama 7 Hari di jadwalkan akan mengunjungi pabrik dan managemen perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan CPO dan temu ramah bersama duta Besar republik Indonesia di Kyiv. Kunjungan berakhir pada Hari senin dan tiba kembali di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta pada hari Selasa tanggal 8 November 2011.

Delegasi dipimpin oleh M. M. Azhar Lubis Deputi Chairman of Investment Controling and Implementation , dengan utusan dari BKPM RI yaitu, Siswaka Sudjana, Bagus Manik Adjie, Iwan Suryana. Dan dari PTSP yaitu :Ruslan Bahri, Azhar Umar, Fajar Shidqy, Anang Perdana Putra. Delegasi dismbut baik oleh Duta Besar Indonesia Untuk Negara Ukraina Ibu Nining Suningsih Rochadiat. Dan Rombongan melaksanakan shalat Ied di Mesjid di Kyiv sebelum kembali di Indonesia.

SULSEL ROAD TO REGIONAL CHAMPION 2011

2011-09-18T21:45:00.004+07:00

Regional Champion sedang membahana di bumi anging mamiri, program yang direlesae oleh BKPM untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan membuat ajang kompetisi antar provinsi agar semakin giat menagani penanaman modal yang dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 merupakan urusan wajib yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Program ini berdampak positif bagi pemerintah provinsi Sulawesi selatan yang semakin menggeliatkan investasi di sulawesi selatan. kinerja investasi di Sulawesi selatan dari tahun ke tahun menggambarkan tren statistik yang semakin positif. Hal ini di paparkan oleh Kepala BKPMD Prov. sulsel pada tahap verifikasi kuesioner Regional Champion, yang menerima secara langsung tim penilai independent dan tim pendamping dari BKPM. Selain itu dipaparkan pula pengelolaan PTSP dan implementasi SPIPISE yang telah berjalan sejak Januari 2011. Untuk kebijakan pelayanan PTSP, Pemerintah Provinsi Sulsel telah merencanakan pembangunan Gedung BKPMD Tower yang direncanakan rampung pada Tahun 2012 dan akan digunakan sebagai gedung pusat pelayanan penanaman modal.

Terkait dengan sektor proyek investasi yang merupakan kekuatan ekonomi dan keunggulan lokal Provinsi Sulawesi Selatan, arah kebijakan investasi di sulawesi selatan diagendakan pada 3 sektor, yaitu sektor agro industri, industri kelautan dan industri strategis. Dari ketiga arah kebijakan tersebut, Sulsel kedepannya akan membangun fasilitas pendukung investasi yang menjadi salah satu aspek penunjang investasi dengan 12 proyek mercusuar yang akan ditawarkan dan sedang berlansung pembangunannya, seharusnya menjadikan Sulsel sebagai regional champion dari kawasan timur Indonesia. (NF)

PERATURAN PTSP TERBARU

2011-07-21T17:14:00.003+07:00

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal, Rabu, 20 Juli 2011. Aturan dan ketentuan terbaru tentang penyelenggaraan PTSP secara nasional tersebut dikemas melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (download Perka BKPM 6/2011).

Sejatinya Perka BKPM 6/2011 tersebut merupakan perubahan (penyempurnaan) dari Peraturan Kepala BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Beberapa aturan mendasar yang disempurnakan misalnya tentang pengertian PTSP, mekanisme (metode) kualifikasi maupun dalam aspek pembinaan dan pengawasan PTSP itu sendiri. Dengan berlakunya aturan baru tersebut, maka Perka BKPM Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal dinyatakan tidak berlaku. FitriWeningtyasGitaIndrawanti

KUNJUNGAN KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PINRANG DI BKPM

2011-07-01T15:46:00.009+07:00

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Pinrang melaksanakan kunjungan kerja di BKPM pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2011 yang diterima oleh Direktorat Wil. III di lantai 8. Tujuan kunjungan untuk melakukan koordinasi dan studi banding penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal. Peningkatan investasi daerah erat hubungannya dengan pelaksanaan pelayanan perizinan yang selama ini telah dilaksanakan KP2T Kabupaten Pinrang, sehingga dalam efektivitas kelembagaan khususnya pembentukan PDKPM sedapat mungkin tidak terlepas dari peranan PPTSP. Surat edaran bersama tanggal 15 September 2010 memberikan jalan bahwa pelaksanaan fungsi PTSP Bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh PPTSP.

Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang siap melaksanakan PTSP di Bidang Penanaman Modal dengan pengembangan konsep One Stop Service dan rencana melakukan integrasi kelembagaan PPTSP dan PDKPM. Dukungan Pemerintah Pusat Khususnya BKPM sangat dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan tersebut dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undanga yang berlaku.

Dalam kunjungan tersebut juga dikoordinasikan rencana pelaksanaan Seminar Sehari dalam rangka HUT Pertama PPTSP Kabupaten Pinrang yang dilaksanakan tanggal 5 Juli 2011 di Kabupaten Pinrang dengan narasumber dari BKPM. Tema seminar yang diangkat adalah " Mewujudkan pelayanan prima untuk peningkatan investasi daerah ".

KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL TANTANGAN DAN PELUANG INVESTASI DAERAH

2011-03-24T14:48:00.004+07:00

Oleh: Firdaus Abdullah

Kita maasih mendengar keluhan dari para investor dalam mengurus izin disebabkan pelayanan yang lambat, kurang transparan dan akuntable. Sementara juga masih ditemui kewenangan perizinan diproses diberbagai instansi daerah sehingga investor dipaksa memasuki banyak pintu perizinan. Pemerintah melihat permasalahan pelayanan tersebut merupakan tantangan yang harus dijawab sekaligus membuka peluang investasi daerah.

Tantangan Investasi Daerah.

Didalam penjelasan umum Undang-undang No.25 tahun 2007 menyebutkan permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Permasalahan tersebut merupakan tantangan pemerintah daerah dalam memperbaiki penyelenggaraan pelayanan investasi sesuai kebijakan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga pengurusan perizinan yang terpencar menjadi terpusat pada satu lembaga.

Landasan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal adalah Keputusan Presiden No.27 tahun 2009 yang dalam pasal 1 menyatakan maksud Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Penerapan sistem PTSP mensyaratkan agar lembaga diberikan kewenangan dan proses perizinan mulai dari tahap permohonan hingga terbitnya izin dilakukan disatu tempat.

Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM)/Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) dibidang Penanaman Modal. Untuk Kabupaten dan Kota kelembagaan dapat berbentuk Kantor (eselon III) atau Badan (eselon II) di Provinsi yang disesuaikan dengan kepentingan daerah. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Bupati atau Gubernur sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP masih belum berfungsi secara maksimal.

Adanya masalah dalam pelimpahan wewenang ditanggapi oleh pemerintah dengan dikeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) tanggal 15 September 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Pada prinsipnya SE bersama ini meminta kepada Gubernur dan Bupati segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non perizinan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM dan kewenangan pemerintah kabupaten kepada PTSP. Sebagai organisasi pelayanan publik PTSP seharusnya dilengkapi dengan kewenangan tanpa kewenangan maka fungsi pelayanan tidak akan berjalan. Urusan penyelenggaraan penanaman modal juga diatur antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota yang dirumuskan ; apabila kegiatan penanaman modal berlokasi di satu kabupaten merupakan kewenangan kabupaten, lokasi yang lintas kabupaten/kota kewenangan diprovinsi dan lintas provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat (BKPM). Semakin jelas pembagian urusan semakin jelas bagi investor dalam berurusan mengajukan permohonan perizinan.

Kejelasan kewenangan urusan penanaman modal modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No.27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP menekankan perlunya memberikan kemudahan pelayanan bidang penanaman dan kemudahan memperoleh informasi dengan percepatan, penyederhanan serta menghilangkan biaya. Sistem PTSP sama sekali tidak membebankan investor dengan biaya dan juga tidak membebankan lembaga PTSP kewajiban menyetor untuk APBD.

Implementasi kebijakan PTSP telah dijalankan 33 penyelenggara PTSP penanaman modal provinsi, 53 penyelenggara PTSP tingkat kabupaten, dan 44 penyelenggara PTSP tingkat kota. BKPM juga telah melakukan penilaian dan memverifikasi keberadaan PTSP tersebut dalam tahun 2010 hasilnya PTSP penanaman modal terbaik tingkat provinsi diraih oleh PTSP Provinsi Jawa Timur , Kota oleh Kota Cimahi dan Kabupaten oleh Kabupaten Sragen. Kesuksesan menyelenggaraan perizinan dan non perizinan karena mendapat dukungan penuh dari Gubernur dan Bupati/Walikotanya. Bagi PTSP yang kelembagaannya jelas dan telah mendapatkan pelimpahan kewenangan izin dan nonperizinan penanaman modal berdasarkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota sudah dapat mengeluarkan Izin Penanaman Modal Dalam Negeri (pmdn) yang selama ini dikeluarkan oleh BKPM.

Sejalan dengan kebijakan PTSP tesebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP dan telah diverifikasi oleh BKPM mendapatkan kualifikasi PTSP bintang 4 dan bintang 5, artinya PTSP ybs sudah dapat diberikan kewenangan izin dan non izin yang menjadi kewengan pemerintah pusat.

Peluang Investasi Daerah.

Di era persaingan global saat ini menjaga dan meningkatkan image positif dimata calon investor sangat penting. Image yang positif akan mempengaruhi investor untuk datang dan melakukan investasi. Terjadinya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal melalui kebijakan PTSP bidang penanaman modal akan mampu memberikan image yang positif dan menghapus imige negatif tentang buruknya pelayanan perizinan daerah dimata investor. Terbentuknya image positif memberikan nilai (velue) bagi daerah karena kemampuannya memproses izin dengan cepat membuka kesempatan yang lebih luas bagi daerah menjual peluang investasinya. Untuk membentuk image positif penting bagi pemerintah daerah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) penanaman modal didaerahnya.

Fungsi PTSP bukan hanya menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan tetapi juga berfungsi menyusun peta investasi. Peta investasi merupakan sumber informasi untuk untuk mengetahui potensi dan peluang investasi pada suatu daerah. Data yang dihimpun dalam peta investasi harus akurat dan benar. Karena akurasi data dalam data base peluang investasi selama ini memang masih lemah, sehingga para investor yang awalnya merespon data investasi dengan antusias pada akhirnya dihadapkan kenyataan dilapangan jauh berbeda. Dalam teori disebutkan bahwa informasi yang disampaikan melalui kegiatan promosi dan publikasi pada akhirnya akan sampai pada moment of truth yaitu apakah informasi yang disebarkan sesuai dengan kenyataan, semakin lebar perbedaaan atau deviasi dilapangan maka semakin menurun kredibilitas suatu daerah dimata calon investor.

Pada akhirnya kemampuan daerah mengimplemetasikan kebijakan pelayanan terpadu satu pintu dibidang penanaman modal secara konsisten benar-benar akan menjawab permasalahan pelayanan perizinan disuatu daerah sehingga menimbulkan imige yang positif yang mampu membuka lebar pintu peluang investasi bagi investor yang potensial.

(Penulis adalah Widyaiswara Madya pada PUSDIKLAT BKPM, Jakarta)

Kepala BP2T Kabupaten Sukabumi Mengunjungi BKPM

2011-02-02T11:38:00.002+07:00

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi mengunjungi BKPM dalam rangka koordinasi penerapan layanan PTSP Penanaman Modal dan penyiapan kawasan industri pada Selasa (2/2/2011). Seperti dikatakan Iyos Somantri, koordinasi dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pelayanan penanaman modal serta persiapan penetapan kawasan industri di Kabupaten Sukabumi.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Sukabumi akan segera menetapkan ruang untuk kawasan industri. Posisinya direncanakan terletak di Kecamatan Ciambar dengan luas areal diperkirakan 300-700 hektar. "Sesuai RTRW Provinsi Jabar, Kawasan Industri tersebut ditujukan untuk industri yang tidak menghasilkan limbah", demikian ujar Iyos Somantri. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengikuti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk informasi lebih lanjut tentang pelayanan penanaman modal yang dapat dilakukan di Kabupaten Sukabumi serta kawasan industri dapat menghubungi kantor BP2T Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Cibolang Km.7, Cisaat, Sukabumi, telepon/fax (+62266)237527.

KABUPATEN SUKABUMI SIAP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

2011-01-19T09:42:00.001+07:00

Kabupaten Sukabumi siap menyelenggarakan layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Hal tersebut tertuang pada surat Bupati Sukabumi nomor 540/2054-BPPT, November 2010. Di dalam suratnya, Bupati Sukabumi menjelaskan bahwa pernyataan kesiapan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal di Kabupaten Sukabumi berdasarkan ketentuan Pasal 67, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Penanaman Modal.

Melalui pernyataan kesiapan tersebut, berarti pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di Kabupaten Sukabumi dapat diselenggarakan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukabumi. BPPT Kabupaten Sukabumi dapat dihubungi di Jalan Raya Cibolang Km.7, Cicantayan, Sukabumi, telepon (+62-266) 237527, 237501 dan diakses di http://www. bppt@kabupatensukabumi.go.id. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

RAPAT KONSOLIDASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL JAWA TENGAH

2010-12-23T13:38:00.175+07:00

Badan Penanaman Modal Jawa Tengah menyelenggarakan rapat Konsolidasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal se-Jawa Tengah. Meski bertajuk "Rapat Pengendalian Pelaksanaan", namun pembahasannya meluas sampai pada soal penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di provinsi tersebut.

Direktur Wilayah III BKPM yang datang memenuhi undangan rapat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah telah memiliki pandangan yang cukup baik tentang pentingnya penyatuan fungsi PTSP ke dalam bidang penanaman modal. Hal itu dibuktikan dengan adanya 21 kabupaten/kota (dari 35 kabupaten/kota yang ada) yang menyatukan fungsi PTSP-nya ke dalam kinerja penanaman modal. Meski demikian, Direktur Wilayah III berpesan agar hal tersebut juga segera dibarengi dengan penyeragaman nomenklatur serta format organisasi penanaman modal yang ada di daerah.

Menyadari hal tersebut, BKPM perlu melakukan pendekatan lebih mendalam dengan kepala daerah agar tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM) dapat memiliki tiga aspek penting, yakni promosi penanaman modal, perizinan penanaman modal dan pengendalian penanaman modal. Selanjutnya fungsi PTSP akan masuk ke dalam tupoksi perizinan penanaman modal.

Sementara itu, Kepala Badan Penanaman Modal Jawa Tengah ketika memimpin "Rapat Pengendalian Pelaksanaan" tersebut menjelaskan tentang kualifikasi penyelenggaraan PTSP yang terjadi di kabupaten/kota Jawa Tengah. Selain memaparkan tentang fenomena kualifikasi PTSP se-Jawa Tengah tahun 2010, juga disinggung tentang Standard Operating & Procedures (SOP) yang perlu dimiliki PTSP. Menanggapai tentang kinerja pengendalian penanaman modal di wilayahnya, Kepala BPM Jawa Tengah bertekad akan semaksimal mungkin memetakan kondisi perusahaan penanaman modal di provinsi tersebut pada tahun 2011.

Akhirnya, rapat yang dihadiri oleh seluruh instansi penyelenggara PTSP dan PDKPM di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

Penyelenggara PTSP provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah agar dapat melaksanakan Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagai SOP dalam melayani perizinan penanaman modal. Dengan demikian, setiap bentuk layanan penanaman modal di daerah (baik PMDN maupun PMA) harus mengacu kepada pengertian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
Penyelenggara PTSP provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat mematuhi Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala BKPM tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah. Berdasarkan edaran tersebut, penyelenggara PTSP di daerah cukup membuat satu format laporan tentang kinerja PTSP yang disampaikan ke BKPM, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

SOSIALISASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2010-12-14T06:57:00.068+07:00

Gubernur Sulawesi Barat mengundang para Asisten, Kepala Dinas, Badan dan Biro Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat serta Kepala Polres Mamuju untuk hadir dalam acara: Sosialisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan surat undangan yang ditandatangani oleh Asisten Bidang Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, H. Muhammad Naim Thahir, kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pada Selasa, 14 Desember 2010 di Hotel Srikandi, Mamuju tersebut merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembentukan dan pelimpahan kewenangan PTSP di provinsi yang paling muda di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kepala Badan Promosi Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Sulawesi Barat, Ir. Surung, MM, acara sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari acara yang semula direncanakan pada Rabu, 8 Desember 2010. Setelah memperoleh penunjukan sebagai lembaga yang menangani PTSP Bidang Penanaman Modal pada 8 Desember 2010, BPPMD segera bertindak cepat dalam melakukan berbagai persiapan untuk segera mewujudkan penyelenggaraan PTSP. Karena itu, acara sosialisasi PTSP yang menghadirkan pembicara tunggal dari Direktorat Wilayah III, Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM ini diharapkan dapat menuntun seluruh aparatur di provinsi Sulawesi Barat agar segera bertindak cepat dalam menyelenggarakan PTSP.

Dalam kata sambutan ketika membuka acara Sosialisasi PTSP, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H.M. Arsyad Hafid, M.Si menjelaskan bahwa persiapan dan pelaksanaan PTSP merupakan hal yang tidak terlalu sulit untuk diterapkan. Sebagaimana pengalamannya ketika merumuskan kantor pelayanan bersama seperti SAMSAT, maka PTSP juga dapat diwujudkan dengan cara yang hampir sama.

Menindaklanjuti ucapannya tersebut, H.M. Arsyad Hafid meminta delegasi Direktorat Wilayah III serta Pusat Data dan Informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang menjadi narasumber dalam acara sosialisasi tersebut untuk dapat berdiskusi lebih lanjut dengan dirinya seusai acara: Zikir Akbar Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharam 1432 H di Hotel Maleo, Mamuju. Dalam diskusi dilakukan pada pukul 11.00 WITA, disepakati agar BKPM dapat melihat langsung dan memberi masukan terhadap keberadaan bakal kantor sementara PTSP yang berlokasi di Jalan Pababri, Mamuju. Penetapan kantor sementara ini dianggap perlu sebelum instansi penyelenggara PTSP dapat ditempatkan di Komplek Gubernuran Sulawesi Barat yang diperkirakan baru selesai dibangun pada pertengahan tahun 2011. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti.

PERATURAN KEPALA BKPM TENTANG DEKONSENTRASI TAHUN 2011

2010-12-10T16:38:00.066+07:00

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia mengeluarkan aturan baru tentang penyelenggaraan dekonsentrasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah. Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011 (download) yang ditandatangani pada 10 Desember 2010 ini akan menjadi pedoman bagi instansi penanaman modal daerah (PDPPM-Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal) dalam menjalankan kewenangan pemantauan penanaman modal di wilayahnya.
Dengan berlakunya Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2011, maka peraturan sebelumnya (Peraturan Kepala BKPM Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2010) menjadi sudah tidak berlaku. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

PERTEMUAN PUSAT-DAERAH DALAM RANGKA FASILITASI IMPLEMENTASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENYUSUNAN NSPK PENANAMAN MODAL.

2010-11-12T11:05:00.080+07:00

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pertemuan yang melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan untuk memfasilitasi terhadap implementasi urusan pemerintahan daerah dan penyusunan NSPK (norma, standar prosedur dan kriteria) bidang penanaman modal tersebut diadakan pada 10-12 November 2010 di Hotel Batavia, Jakarta. Tercatat beberapa lembaga pemerintahan yang hadir:

Pemerintah Pusat:

Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri;

Pemerintah Daerah:

KPMT Kota Sukabumi, BKPMD Provinsi Sumatera Barat, Biro Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, KPM Kota Cirebon, BKPPMD Provinsi Jawa Barat, Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, BKMD Provinsi Sulawesi Selatan, Biro Otda & Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah, BPMP Kota Bandar Lampung, BPMPD Kepulauan Riau, Bappeda Kabupaten Brebes, BP2T Kota Tegal, Biro Pemerintahan Provinsi Bali, Biro Pemerintahan & Kependudukan Provinsi Sumatera Barat, serta Bagian Pemerintahan Kabupaten Subang.

Dalam rangka memecahkan beberapa persoalan yang masih menghambat dalam menjalankan kebijakan penanaman modal, seluruh peserta rapat sepakat merekomendasikan beberapa hal:

Kepala Daerah segera menindaklanjuti dan menjalankan Peraturan Kepala BKPM yang berkaitan dengan penyelenggaraan PTSP, penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan memiliki pandangan yang sama tentang PTSP dan konsisten menjalankan pelayanan penanaman modal secara terpadu satu pintu;
Instansi teknis yang menangani PTSP di daerah agar segera menyusun uraian tugas, fungsi serta menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah, Pemerintah Daerah diharapkan dapat berkoordinasi yang lebih intens dengan Pemerintah Pusat, salah satunya dengan pembentukan forum PTSP nasional;
Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran dalam rangka pelaksanaan PTSP dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal bersumber dari APBD serta mengupayakan dana dari APBN. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

2010-11-04T20:12:00.015+07:00

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Bidang Penanaman Modal menegaskan bahwa PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi (pemerintah) lainnya. Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan tersebut berupa penyatuan kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang semula tersebar di berbagai lembaga atau instansi, selanjutnya diselenggarakan secara terpadu oleh Penyelenggara PTSP. Melalui penyatuan tersebut, maka Penyelenggara PTSP dapat memroses pengelolaan layanan perizinan dan non-perizinan yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di dalam institusinya sendiri.

Keterpaduan penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan ditujukan agar pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal dapat menghasilkan mutu Pelayanan Prima. Kualitas Pelayanan Prima diukur melalui indikator kecepatan, ketepatan, kesederhanaan, transparan, dan kepastian hukum yang dimiliki pada setiap proses (kinerja) layanan PTSP.

Dalam rangka mencapai mutu Pelayanan Prima seperti yang digariskan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Bidang Penanaman Modal, terdapat kriteria minimal yang harus dimiliki oleh Penyelenggara PTSP. Hal tersebut meliputi:

1. sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal;

2. tempat, sarana dan prasarana kerja, dan media informasi;

3. mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang Penanaman Modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh Penanam Modal;

4. layanan pengaduan (help desk) Penanam Modal; dan

5. SPIPISE.

Dengan adanya batasan (ketentuan) minimal tersebut, dapat dikatakan bahwa kelima unsur pendukung ketersediaan PTSP di Bidang Penanaman Modal merupakan standar layanan atau suatu kewajiban minimal yang harus tersedia di dalam sistem dan kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila sebuah Penyelenggara PTSP telah didukung ketersediaan 5 (lima) unsur tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai PTSP di Bidang Penanaman Modal.

PERATURAN TERKAIT PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

2010-11-04T16:19:00.007+07:00

Himpunan peraturan yang terkait dengan keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (download) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (download);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (download);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (download);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (download) (download lampiran);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (download);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (download);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (download);
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 (download);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (download);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (download);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah (download);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (download);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal (download);
Peraturan Kepala Badabn Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (download) Sebagaimana Telah Diperbarui dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 (download);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik -SPIPISE- (download);
Surat Edara Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, Nomor 12 Tahun 2010 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah (download);
Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 464/A.1/2010 Tahun 2010 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (download);
Surat Edaran Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal Di Daerah (download);
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal (download)
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2012 (download)
Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Kelembagaan PTSP di Daerah (download) FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

FORUM DISKUSI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

2010-11-04T15:44:00.001+07:00

Halaman ini dipersembahkan sebagai sarana diskusi terbuka mengenai segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Silakan tulis semua pendapat atau persoalan Anda pada kotak "Poskan Komentar" di bagian bawah halaman ini.

Setelah selesai menulis di dalam kotak "Poskan Komentar", silakan pilih identitas yang diinginkan. Anda bisa saja tidak mencantumkan identitas pribadi dengan cara click "anonymous" pada "Beri Komentar Sebagai". Namun demikian kami tetap mempublikasikan tulisan tersebut jika diungkapkan secara argumentatif dan konstruktif. Akhirnya, click tombol "Poskan Komentar", maka tulisan Anda akan menjadi masalah bersama yang dapat dikomentari atau dijawab oleh siapa saja.

Namun demikian, kami tetap berharap Anda mencantumkan nama dan alamat email setiap akan memberikan komentar. Hal ini untuk mengurangi kesan bahwa (seolah-olah) kami merekayasa komentar tersebut. Lagi pula dengan mencantumkan nama dan alamat email, kami bisa menghubungi Anda jika membutuhkan informasi yang lebih lengkap dan detail. Karena itu, selamat bergabung dengan FORUM DISKUSI PTSP NASIONAL. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

KIRIM PESAN (SURAT) KEPADA KAMI

2010-11-04T15:26:00.013+07:00

EmailMeForm

Nama *
Alamat Email *
Website yang sedang dikunjungi *

Forum Penanaman
Modal

Forum PTSP Nasional

Ilmu Penanaman Modal

SPIP Penanaman Modal

Widyaiswara
Indonesia

COKRONEGARAN

ZAHROTUN
Pekerjaan *
Pendapat/Argumen/Komentar *

<br />

JAJAK PENDAPAT LKPM (LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL)

2010-11-04T15:22:00.003+07:00

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sedang tahap pembangunan wajib menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per triwulan. Sementara LKPM perusahaan PMA dan PMDN yang telah memperoleh izin usaha disampaikan per semester.

Untuk mengukur pandangan investor terhadap keberadaan LKPM serta perubahan frekwensi (periode) penyampaiannya, kami persilakan Anda untuk mengisi jajak pendapat berikut ini.

Survey Kepuasan Investor Mohon diisi dengan baik dan benar, dengan cara memilih (click with mouse) pada jawaban yang menurut Anda paling tepat.
Kualifikasi perusahaan Anda:*
Penanaman Modal Asing; Penanaman Modal Dalam Negeri;
Kualifikasi bidang usaha Anda:*
Sektor primer; Sektor sekunder; Sektor tersier;
Sebagai sebuah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan dan kendala yang dihadapi perusahaan penanaman modal, apakah LKPM dapat menjadi sarana yang tepat?*
Sangat tepat; Tepat; Belum tentu; Tidak tepat; Sangat tidak tepat;
Frekwensi (periode) penyampaian LKPM, sebaiknya:*
Setiap bulan; Per tiga bulan; Per empat bulan; Per semester; Per sembilan bulan; Per tahun; Tergantung kebutuhan;
Hal apa saja yang membuat Anda merasa tidak nyaman (kurang berkenan) dengan keberadaan LKPM?*
Sulit diisi; Terlalu banyak data yang harus diisi; Banyak data (duplikasi) yang tidak perlu; Tidak mudah dikirim (disampaikan); Tidak ada insentif bagi perusahaan yang patuh; Tidak ada sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh; Kendala yang disampaikan tidak direspon; Hanya buang waktu; Tidak relevan dengan kinerja perusahaan; Bisa diisi berdasarkan beberapa kondisi yang Anda rasakan.
Apakah Anda mendukung LKPM bila dilakukan penyempurnaan?*
Sangat mendukung; Mungkin saja; Tidak yakin; Kemungkinan tidak; Sangat tidak mendukung apapun;
Hal lain yang ingin Anda sampaikan terkait dengan LKPM?
Ajukan usul (pendapat) yang dapat menyempurnakan keberadaan LKPM dengan cara menulis di dalam kotak jawaban di atas. Setelah selesai, click tombol kirim di bawah ini. Dengan demikian berarti Anda telah berpartisipasi dalam memberi masukan bagi penyempurnaan iklim investasi Indonesia.

Powered byEMF PHP Form

KINERJA LAYANAN PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

2010-11-04T09:24:00.045+07:00

Pemerintah mendorong pendirian kantor PTSP untuk membantu investor memperoleh kemudahan layanan secara cepat. Kesederhanaan, keringanan dan kemudahan layanan yang diinginkan pemerintah terhadap keberadaan PTSP, termasuk dalam memberikan:

Layanan semua jenis perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) sampai investor dapat merealisasikan proyek investasinya;
Layanan non-perizinan penanaman modal (termasuk penanaman modal dengan skema kerja sama Pemerintah atau pemerintah daerah dengan badan usaha) yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal, insentif, kemudahan lainnya dan informasi penanaman modal;
Layanan pengaduan masyarakat tentang hambatan pelayanan PTSP penanaman modal;
Layanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Supaya seluruh PTSP nasional (provinsi,kabupaten dan kota) memiliki kinerja layanan yang terukur (mencapai tingkat kesempurnaan layanan tertentu), pemerintah memberikan kriteria sebagaimana tolok ukur yang telah ditetapkan. Standar kualifikasi perlu diberlakukan terhadap seluruh PTSP untuk memperoleh standar Nasional PTSP yang meliputi aspek sumber daya manusia, tempat, sarana dan prasarana, media informasi, mekanisme kerja yang efektif, layanan pengaduan serta keberadaan SPIPISE. Dengan kualifikasi tersebut, seluruh PTSP di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan memiliki standar minimal yang wajib dipenuhi yang tentunya selaras dengan tolok ukur yang telah ditetapkan Pemerintah.

Melalui standar kualifikasi yang ditetapkan, Pemerintah menjadikan PTSP memiliki 4 kategori kualifikasi, yakni Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2 dan Bintang 1. Penyelenggara PTSP yang lembaganya tidak memenuhi standar kualifikasi yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut, digolongkan sebagai PTSP Non-Penanaman Modal. Terhadap PTSP yang tidak memenuhi syarat sebagai PTSP Penanaman Modal, Pemerintah akan melakukan pembinaan secara intens.

PTSP tingkat provinsi berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi Bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan pelimpahan urusan pemerintah di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah;

PTSP tingkat provinsi berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;

PTSP tingkat kabupaten/kota yang berkualifikasi Bintang 4 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan yang sudah menjadi kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang lebih luas dari kualifikasi bintang 3 yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 3 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal tertentu yang merupakan kewenangan Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala BKPM berdasarkan hak substitusi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 2 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;
Menerima bimbingan pelaksanaan kewenangan pelayanan yang merupakan kewenangan Pemerintah dari Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi;

PTSP tingkat kabupaten/kota berperingkat Bintang 1 memiliki kinerja layanan:

Melayani perizinan dan non-perizinan sesuai kewenangannya dengan berbasis SPIPISE;

Sejalan dengan keberadaan PTSP Nasional serta kewenangan memproses perizinan, maka kewenangan melayani permohonan fasilitas fiskal dan non-fiskal juga mengikutinya. Penanam modal yang membutuhkan layanan fasilitas fiskal dan non-fiskal yang menjadi kewenangan Pemerintah dapat mengajukan ke PTSP BKPM. Kepada investor yang membutuhkan layanan insentif daerah dan kemudahan penanaman modal daerah lainnya dapat mengajukan ke PTSP yang berwenang di masing-masing daerah.

Dalam soal penyeragaman kinerja layanan, seluruh PTSP Nasional harus menggunakan mekanisme front office (FO) dan back office (BO). Investor juga berhak mengajukan permohonan perizinan dan non-perizinan penanaman modal secara manual maupun lewat SPIPISE ke seluruh PTSP Nasional sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Kinerja layanan PTSP Nasional menggunakan standar waktu pemrosesan. Layanan penerbitan perizinan dan non-perizinan harus mampu diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja. Waktu pemrosesan itu tentunya dimulai sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar. Namun jangka waktu penerbitan perizinan dan non-perizinan yang terkait dengan tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

ORGANISASI PENGUALIFIKASI PTSP (PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)

2010-11-04T09:09:00.169+07:00

Untuk memfasilitasi keberadaan dan kinerja instansi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Pemerintah Republik Indonesia membentuk Tim yang beranggotakan lintas lembaga pemerintah. Tim tersebut bertugas untuk menilai standar kualifikasi maupun menjaga kesinambungan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal yang diselenggarakan oleh intansi PTSP di seluruh Indonesia.

Tim Pertimbangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Tim Pertimbangan PTSP);

Tim Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Tim Penilai PTSP);

Tim Teknis Penilai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Tim Teknis Penilai PTSP). FitriWeningtyas&GitaIndrawanti

Diolah: Gatot Subyargo Wijayadi

CARA BIJAK MENYELENGGARAKAN PTSP

2010-11-04T09:02:00.140+07:00

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM) telah berulang kali menilai pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah. Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2010 dan tahun 2011 tersebut menyimpulkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota masih belum optimal dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperzinan penanaman modal (yang telah menjadi kewenangannya) secara terpadu satu pintu. BKPM adalah anggota TIM PERTIMBANGAN PTSP Penanaman Modal, TIM PENILAI PTSP Penanaman Modal dan TIM TEKNIS PENILAI PTSP Penanaman Modal. Selain itu, 24 instansi pemerintah di tingkat pusat, seperti Menteri Koordinator, Menteri, Setingkat Menteri serta Lembaga Pemerintah Non-Kementerian juga duduk bersama di dalam tim tersebut.

Pada pengukuran pelaksanaan PTSP tahun 2010, sekitar 1,54% PTSP berhak menyandang kualifikasi Bintang 3. Kualifikasi yang dilakukan terhadap 130 instansi penyelenggara PTSP provinsi serta kabupaten dan kota tersebut juga menyimpulkan bahwa hanya sekitar 23,84% PTSP yang memiliki kualifikasi Bintang 2. Yang cukup memprihatinkan, sekitar 23,84% PTSP pada saat itu masih berkategori Bintang 1, sementara sisanya, yakni sekitar 50,77%, masih berstatus Non-Penanaman Modal.

Pemerintah membentuk PTSP ketika pada 2006 merasa perlu mengeluarkan kebijakan khusus untuk memperkuat kelembagaan investasi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberdayakan usaha kecil, menengah dan koperasi maupun bagi kegiatan usaha yang berskala besar. Hal tersebut kemudian dituangkan sebagai kewajiban bagi kepala daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendelegasikan kewenangannya bidang perizinan dan nonperizinan penanaman modal kepada PTSP. Karena itu, keseriusan kepala daerah dalam mendelegasikan kewenangannya tersebut adalah kunci pertama dalam menciptakan keberhasilan PTSP agar dapat berkategori sebagai PTSP Penanaman Modal.

Dari aspek peraturan perundang-undangan, kriteria Penanaman Modal juga dapat terjadi apabila penyelenggaraan PTSP dapat mematuhi kriteria minimal yang telah digariskan oleh pemerintah (yang menjadi tolok ukur), yakni:

SDM yang profesional dan memiliki kompetensi;
Sarana, prasarana dan media informasi yang memadai;
Mekanisme kerja yang jelas, transparan, mudah dipahami dan diakses;
Layanan pengaduan;
Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);

Oleh karena itu, kini kinerja terbaik penyelenggaraan PTSP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi sangat tergantung dari komitmen kepala daerah dalam mematuhi tolok ukur tersebut. Gubernur, bupati maupun walikota dapat dengan mudah menampilkan penyelenggaraan PTSP yang berkualifikasi Bintang 4 asalkan mampu mengadopsi kelima tolok ukur tersebut ke dalam penyelenggaraan PTSP. Sehingga tingkatan kualifikasi Bintang 4, Bintang 3, Bintang 2 maupun Bintang 1 menjadi sangat dipengaruhi oleh tingkatan komitmen kepala daerah dalam mematuhi penyelenggaraan PTSP yang selaras dengan tolok ukur yang telah digariskan pemerintah.

PTSP dengan kualifikasi tertinggi akan berdampak signifikan terhadap political will maupun good will suatu daerah. Alasannya, tingkatan kualifikasi akan sangat berpengaruh terhadap fokus suatu daerah, karena akan dianggap:

1) Pro-pelayanan publik;

2) Pro-good governance;

3) pro-masyarakat;

4) pro-pembangunan;

5) pro-ekonomi;

6) pro-bisnis, maupun;

7) pro-investasi.

Bersamaan dengan itu, pemerintah (pusat) juga akan memberikan kepercayaan khusus, selaras dengan pencapaian kualifikasi PTSP yang diraih.

Misalnya, dengan kualifikasi tertinggi Bintang 4, sang kepala daerah akan dianggap mampu untuk menerima dan melaksanakan penugasan urusan pemerintah (pusat) di bidang penanaman modal. Di samping itu, penyelenggaraan PTSP di daerah tersebut tetap dipersilakan menyelenggarakan urusan pelayanan penanaman modal yang telah menjadi kewenangannya.

Hak PTSP yang berkualifikasi Bintang 3 akan sedikit berkurang, karena sang kepala daerah hanya dianggap mampu untuk ditugasi urusan pemerintah (pusat) di bidang penanaman modal yang tidak seleluasa Bintang 4. Namun demikian dengan kualifikasi Bintang 3, PTSP di daerah tersebut tetap dianggap sebagai PTSP Penanaman Modal dan tetap berhak menyelenggarakan urusan pelayanan penanaman modal yang telah menjadi kewenangannya.

PTSP yang berkualifikasi Bintang 2 maupun Bintang 1 hampir memiliki kondisi yang serupa. Mereka tetap dianggap sebagai PTSP Penanaman Modal dan berhak menyelenggarakan urusan pelayanan penanaman modal yang telah menjadi kewenangannya dengan menggunakan SIPISE. Perbedaannya, PTSP yang berkualifikasi Bintang 2 lebih dipersiapkan sedemikian rupa oleh pemerintah (pusat) agar dapat melaksanakan kewenangan pelayanan penanaman modal yang menjadi urusan tingkat pemerintahan di atasnya. Dengan PTSP pada kondisi tersebut, kepala kepala daerah belum dianggap mampu untuk menerima penugasan layanan penanaman modal yang dimiliki Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia untuk diselenggarakan di daerah tersebut.

Pada 2011, fenomena pemerintah daerah yang belum optimal dalam merumuskan peyelenggaraan PTSP masih terus berlangsung. Dalam penilaian dan verifikasi terhadap 265 PTSP kabupaten dan kota, tidak ada satupun PTSP yang berkategori Bintang 4 maupun Bintang 3. Hasil kualifikasi PTSP Penanaman Modal pada 2011 tersebut menyimpulkan bahwa 10,57% PTSP berkategori Bintang 2, dan sebanyak 17,74% PTSP berstatus Bintang 1. Lainnya, sebanyak 71,7% masih menyandang sebagai PTSP Non-Penanaman Modal.

Lagi-lagi, fenomena tersebut mengesankan bahwa masih banyak kinerja pemerintahan daerah yang belum mampu merumuskan penyelenggaraan PTSP yang segaris dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP Di Bidang Penanaman Modal. Sejatinya hal tersebut tidak perlu terjadi, karena sudah saatnya masyarakat dan pelaku usaha menerima konsep layanan publik yang selaras dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan tentunya sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan PTSP yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini adalah apabila dapat memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

A. KELEMBAGAAN

PTSP berada di bawah naungan organisasi perangkat daerah pada perumpunan urusan di bidang penanaman modal yang diwadahi dalam bentuk badan atau kantor. Di tingkat provinsi, definisi itu disebut Perangkat Daerah Provinsi Penanaman Modal (PDPPM), sedangkan di tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal (PDKPM).

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PDPPM maupun PDKPM memiliki fungsi utama untuk mengoordinasi bidang penanaman modal (sesuai tingkatan) di daerah. Karena fungsi “koordinasi” tersebut, maka bentuk wadah ideal yang menanganinya adalah “badan”, sehingga nomenkelatur bagi:

· PDPPM adalah: Badan Penanaman Modal Provinsi ………(isi sesuai nama provinsi);

· PDKPM adalah: Badan Penanaman Modal Kabupaten ……….(isi sesuai nama kabupaten) atau Badan Penanaman Modal Kota ……… (isi sesuai nama kota)

Tugas, pokok dan fungsi PDPPM maupun PDKPM adalah:

1) Mengoordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal;

2) Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;

3) Memberikan insentif daerah serta kemudahan pelayanan penanaman modal;

4) Membuat peta penanaman modal;

5) Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;

6) Mempromosikan penanaman modal;

7) Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal seperti kemitraan, peningkatan daya saing, penciptaan persaingan usaha sehat, penyebaran informasi penyelenggaraan penanaman modal;

8) Membantu penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi investor;

Dengan tugas pokok dan fungsi tersebut, kini PTSP merupakan salah satu fungsi (peran) Badan Penanaman Modal Provinsi maupun Badan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang sedikitnya terdiri dari:

1. Bidang Kebijakan Penanaman Modal;

2. Bidang Promosi Penanaman Modal;

3. Bidang Pelayanan Penanaman Modal;

4. Bidang Pengendalian dan Pelaksanan Penanaman Modal.

Sehingga letak dan posisi PTSP berada pada “Bidang Pelayanan Penanaman Modal” yang memiliki ruang lingkup layanan:

· Pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;

· Pelayanan semua jenis nonperizinan penanaman modal untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;

· Pelayanan pengaduan kinerja penyelenggaraan layanan PTSP;

· Pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, bantuan dan fasilitasi layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;

C. PENDELEGASIAN

PTSP yang berada di bawah naungan Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi, Kabupaten maupun Kota memiliki kewenangan yang cukup luas dalam melayani bidang perizinan dan non-perizinan penanaman modal. Hal tersebut karena kepala BPM memperoleh pendelegasian seluruh perizinan dan nonperizinan yang ada di daerahnya. Selanjutnya berdasarkan pendelegasian yang dterima dari kepala daerahnya tersebut, kepala BPM akan menyelenggarakan proses layanannya dari mulai tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen di PTSP yang terletak pada Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

Dengan terjadinya pendelegasian tersebut, sesungguhnya kepala BPM menjadi mewakili (merepresentasikan) penyelenggaraan layanan perizinan dan nonperizinan yang semula dilayani secara tersebar oleh perangkat daerah berbeda menjadi secara terpadu satu pintu. Bidang-bidang perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal yang (semula tersebar dilayani oleh perangkat daerah berbeda) kini menjadi berada di bawah kendali (tanggung jawab) kepala BPM, meliputi:

· Bidang pendidikan;

· Bidang kesehatan;

· Bidang pekerjaan umum;

· Bidang penataan ruang;

· Bidang perhubungan;

· Bidang koperasi dan usaha kecil menengah;

· Bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

· Bidang sosial;

· Bidang pertanahan;

· Bidang lingkungan hidup;

· Bidang kebudayaan dan pariwisata;

· Bidang komunikasi dan informatika;

· Bidang pertanian dan ketahanan pangan;

· Bidang kehutanan;

· Bidang energi sumber daya mineral;

· Bidang perindustrian;

· Bidang perdagangan;

· Bidang kelautan dan perikanan;

D. LAYANAN

Penyelenggaraan PTSP harus memenuhi aspek penyelenggaraan pelayanan publik minimal, yakni:

· Pelaksanaan pelayanan;

· Pengelolaan pengaduan masyarakat;

· Pengelolaan informasi;

· Pengawasan internal;

· Penyuluhan kepada masyarakat;

· Pelayanan konsultasi;

Dengan kondisi tersebut, di dalam PTSP terdapat bidang tugas yang antara lain meliputi: helpdesk, front office, back office, teknologi informasi, kearsipan, penata usahaan dan sebagainya. Keseluruhan bidang tugas tersebut akan saling bersinergi dalam rangka menampilkan kinerja layanan yang meliputi:

1. Pelayanan Perizinan, antara lain:

· Pendaftaran Penanaman Modal;

· Izin Prinsip Penanaman Modal;

· Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

· Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

· Izin Usaha;

· Izin Usaha Perluasan;

· Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;

· Izin Usaha Perubahan;

· Izin Lokasi;

· Persetujuan Pemanfaatan Ruang;

· Izin Mendirikan Bangunan;

· Izin Gangguan (Undang-Undang Gangguan/HO);

· Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;

· Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

· Hak atas tanah;

· Dan izin lainnya.

2. Pelayanan Non-Perizinan, antara lain:

· Fasilitas bea masuk atas impor mesin;

· Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;

· Usulan mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) badan;

· Angka Pengenal Impor Produsen (API-P);

· Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);

· Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01);

· Izin Mengerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

· Insentif daerah;

· Layanan informasi dan pengaduan;

· Dan nonperizinan lainnya.

E. SDM

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah komponen penting PTSP karena termasuk sebagai standar nasional karena menjadi tolok ukur penyelenggaraan PTSP. Standar Nasional PTSP adalah kriteria minimal tentang sistem dan kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Penyelenggara PTSP di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SDM penyelenggara PTSP harus memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Tingkat Pertama;

2. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Tingkat Lanjutan;

3. Pengetahuan PTSP Penanaman Modal Sektoral;

4. Kompetensi PTSP Penanaman Modal;

Namun demikian, kompetensi SDM daerah yang terlibat di dalam penyelenggaraan PTSP di daerah juga sangat tergantung dari konsep dan strategi manpower planning yang diterapkan oleh perangkat daerah yang menangani bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah bidang kepegawaian dan Diklat tersebut akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter, motivasi, prestasi dan kompetensi SDM daerah yang ditempatkan ke dalam lingkungan organisasi PTSP. Oleh karena itu, penentuan dan penetapan prasyarat pendidikan formal, pendidikan non-formal, pengalaman kerja serta penerapan strategi pengembangan kepegawaian yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi penyelenggaraan PTSP akan sangat berpengaruh terhadap kinerja layanan PTSP secara signifikan.

F. SARANA DAN PRASARANA

Karena menjadi komponen penting PTSP, maka penyelenggaraan PTSP perlu didukung sarana, antara lain: komputer, jaringan internet, telepon/faksimili, mesin pengganda dokumen dan printer. Dukungan prasarana, antara lain: gedung atau ruang kantor yang antara lain memiliki: ruang tunggu, ruang help desk, ruang layanan, ruang pemrosesan dan ruang arsip. Selanjutnya dukungan media informasi antara lain dapat berupa tanda (arah) lokasi kantor, papan nama kantor, penunjuk (panduan) layanan serta leaflet (brosur) jenis layanan. Selanjutnya terkait dengan sarana teknologi informasi, penyelenggara PTSP dapat menampilkan aplikasi layanan lanjutan untuk mendukung layanan setelah aplikasi permohonan penanaman modal selesai diproses dengan SPIPISE.

G. MEKANISME KERJA

Sebagai Standar Nasional PTSP, mekanisme kerja yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan PTSP berupa kebutuhan prosedur, tata cara maupun sistem penyelenggaraan (kinerja) yang dilakukan PTSP. Dari aspek penerima layanan, standard operating procedures yang mewakili setiap jenis layanan perizinan dan nonperizinan tersebut menjadi sangat dibutuhkan karena merefleksikan mekanisme kerja PTSP dalam memproses setiap layanan yang dimiliki. Transparansi yang diperlukan dalam mekanisme kerja PTSP tersebut menjadi sangat krusial, sehingga seluruh mekanisme kerja harus dipublikasikan secara terbuka dan kontinyu, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

H. HELPDESK

Sebagai bukti tanggung jawab bagi penyelengara PTSP, helpdesk (Bantuan Layanan yang bertugas membantu penerima layanan dalam menjalani prosedur/birokrasi layanan, serta menangani pengaduan, saran dan masukan yang terkait dengan kinerja layanan) menjadi Standar Nasional PTSP. Selain wajib menyediakan petugas helpdesk, penyelenggaraan PTSP juga harus memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah, aduan, gugatan maupun komplain yang diajukan penerima layanan terkait dengan kinerja layanan yang diterima. Sehubungan dengan itu, PTSP harus merumuskan mekanisme pengaduan, menyediakan formulir pengaduan, menempatkan kotak saran serta memberikan janji tegas terhadap tenggat waktu jawaban dari aduan maupun komplain yang diterima.

I. SPIPISE

Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik juga menjadi Standar Nasional PTSP. SPIPISE yang mendukung penyelenggaraan PTSP meliputi:

1) Sistem otomasi elektronik penyelenggaraan PTSP yang meliputi aplikasi otomasi proses kerja atau business process;

2) Informasi penanaman modal yang meliputi:

· potensi dan peluang penanaman modal;

· daftar bidang usaha atau Daftar Negatif Investasi;

· jenis, persyaratan teknis, mekanisme penelurusan posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu pelayanan;

· tata cara layanan pengaduan penanaman modal;

· peraturan perundang-undangan penanaman modal;

· informasi dokumen elektronik;

· jejak dan status kegiatan penanaman modal berdasarkan hak akses.

Karena merupakan sistem pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal, SPIPISE menjadi sebuah aplikasi yang ditujukan dalam pemrosesan layanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal. Sehingga terhadap bidang penanaman modal yang diajukan oleh investor baik dalam skala usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, SPIPISE adalah sarana yang pertama kali dipergunakan dalam memproses permohonan dari investor yang kemudian dapat diikuti oleh pemrosesan birokrasi (prosedur) berikutnya sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan di daerah (karena sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah).

Sejatinya seperti itulah prinsip pokok yang mesti ditaati pemerintah daerah dalam menyelenggarakan PTSP, yang tentunya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini. Sehingga jika memahami faktor-faktor kunci keberhasilan penyelenggaraan PTSP tersebut dengan baik, kini harapannya terletak kepada gubernur, bupati maupun walikota agar memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan itu semua.

(catatan: tulisan ini akan terus disempurnakan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta komentar dan pertanyaan yang diterima)

SINKRONISASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH

2010-09-15T08:22:00.176+07:00

Seperti ingin memberi jalan keluar terhadap kebimbangan pemerintahan daerah dalam menanggapi berbagai perangkat peraturan pelaksana tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tiga lembaga pemerintah tingkat pusat segera mengeluarkan langkah strategis. Pada 15 September 2010, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Surat Edaran Bersama. Isinya tentang sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanaman modal di daerah.

Dalam Surat Edaran Bersama Nomor 570/3727A/SJ, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010, serta Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Gemawan Fauzi, EE Mangindaan dan Gita Irawan Wirjawan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor, potensi ekonomi yang dimiliki daerah perlu digerakkan menjadi kegiatan ekonomi riil melalui penanaman modal. Untuk mendorong pencapaian hal tersebut, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing dengan meningkatkan pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal adalah kegiatan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait penanaman modal yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
Penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal di provinsi adalah perangkat daerah provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) atau penyelenggara PTSP (PPTSP), dan penyelenggaran fungsi PTSP di bidang penanaman modal di kabupaten/kota adalah PPTSP kabupaten/kota.
Dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal, instansi yang menyelenggarakan fungsi PTSP agar menyusun mekanisme kerja, tata laksana dan bisnis proses berbagai jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan penanaman modal, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai dengan pelayanannya di tingkat kecamatan.
Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelayanan penanaman modal, PDPPM dan PPTSP di kabupaten/kota harus didukung ketersediaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), yang diintegrasikan dengan SPIPISE yang berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam rangka pelaksanaan pelayanan penanaman modal:

Di Tingkat Provinsi, Gubernur segera menetapkan PDPPM sebagai penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal. Selanjutnya Gubernur segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi kepada PDPPM. Di samping itu, Gubernur menetapkan PDPPM sebagai lembaga pelaksana SPIPISE. Dan bagi provinsi yang sudah terbentuk PPTSP yang terpisah dengan PDPPM dan telah menerima pelimpahan kewenangan pemberian pelayanan penanaman modal, Gubernur agar segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE. Sedangkan di Tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota segera melimpahkan sepenuhnya kewenangan pemberian pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada PPTSP. Selanjutnya Bupati/Walikota segera menetapkan PPTSP sebagai lembaga pelaksana SPIPISE.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan di bidang penanaman modal, BKPM bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan:

Memberikan sosialisasi dan asistensi kepada aparatur yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, termasuk anggota DPRD dan dunia usaha di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Melakukan pelatihan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan di bidang penanaman modal kepada para aparatur yang terkait dengan penyelenggara fungsi PTSP di bidang penanaman modal seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
Melakukan penilaian dan evaluasi penyelenggaraan fungsi PTSP di bidang penanaman modal provinsi dan kabupaten/kota.

Akhirnya ketiga kepala lembaga pemerintahan tingkat pusat tersebut berharap agar Surat Edaran Bersama ini dapat menjadi pedoman bersama dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal di daerah. FitriWeningtyas&GitaIndrawanti